Polsek Bangko dan Kelompok Tani Tanam Bibit Jagung di Pekaitan, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Polsek Bangko dan Kelompok Tani Tanam Bibit Jagung di Pekaitan, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| ROKAN HILIR 

Dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan melalui sinergi antara Polri dan masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penanaman bibit jagung yang dilaksanakan di wilayah Kepenghuluan Suak Air Hitam SK 13, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lahan pertanian seluas kurang lebih dua hektare itu melibatkan Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Suak Air Hitam SK 13, Aiptu Azmir, bersama Ketua Kelompok Tani Sunardi dan anggota kelompok tani setempat. Penanaman bibit jagung dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian masyarakat.

Kapolsek Bangko, Kompol Asian Sihombing, S.I.K., M.I.K., mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk kepedulian dan dukungan nyata terhadap agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif sebagai mitra masyarakat dalam mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan warga.

“Melalui kegiatan penanaman jagung ini, kami ingin mendorong semangat masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian yang produktif. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kami optimistis program ketahanan pangan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Kompol Asian Sihombing.

Ia menegaskan, kolaborasi antara Polri dan kelompok tani merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Kegiatan penanaman berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat gotong royong. Seluruh peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan lahan hingga proses penanaman bibit jagung.

Semangat kebersamaan yang terjalin antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi cerminan kuatnya sinergi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Diharapkan, tanaman jagung yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang maksimal sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Pimpin Rapat Pemantapan, Sekretaris Disdikbud Rohil Pastikan Karnaval HUT ke-81 RI Tetap Digelar

Pimpin Rapat Pemantapan, Sekretaris Disdikbud Rohil Pastikan Karnaval HUT ke-81 RI Tetap Digelar

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| Bagansiapiapi 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan pelaksanaan Pawai Karnaval Satuan Pendidikan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tetap akan digelar pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., M.Si., yang mewakili Kepala Dinas saat memimpin rapat pemantapan di Ruang Rapat Disdikbud Rohil, Kompleks Perkantoran Batu Enam, Bagansiapiapi, Jumat (7/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri para Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Koordinator Pengawas (Korwas), serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP se-Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta rapat menyepakati berbagai persiapan teknis guna memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan meriah.

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan adalah penetapan halaman Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir sebagai pusat kegiatan dan titik utama pelaksanaan pawai.

Pada kesempatan itu, Riwansyah juga meluruskan informasi yang sempat beredar di media sosial terkait kabar pembatalan karnaval. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar resmi.

“Rapat pemantapan yang kita laksanakan hari ini menjadi bukti nyata bahwa Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhoni Charles, BBA., MBA., memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tahunan ini,” ujarnya.

Menurut Riwansyah, munculnya informasi yang berkembang di tengah masyarakat kemungkinan disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap berbagai pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah. Evaluasi yang dilakukan bukan untuk membatalkan kegiatan, melainkan untuk memastikan pelaksanaan perayaan tetap berlangsung meriah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Karena itu, Disdikbud Rohil mengimbau seluruh satuan pendidikan agar mengedepankan prinsip efisiensi dalam mempersiapkan peserta karnaval. Sekolah diminta untuk tidak membebankan biaya berlebihan kepada orang tua maupun wali murid.

“Kreativitas harus menjadi prioritas. Sekolah dapat memanfaatkan bahan daur ulang, perlengkapan yang sudah tersedia, atau kostum yang dapat digunakan kembali. Yang terpenting adalah semangat partisipasi dan makna yang ingin disampaikan, bukan besarnya biaya yang dikeluarkan,” jelasnya.

Pawai karnaval tahun ini diperkirakan akan diikuti ribuan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Berbagai penampilan menarik akan ditampilkan, mulai dari pakaian adat nusantara, profesi inspiratif, hingga atraksi seni dan budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia.

Lebih jauh, Riwansyah berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran karakter bagi generasi muda, khususnya dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa.

“Melalui momentum peringatan kemerdekaan ini, kita ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang kuat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya nusantara kepada generasi penerus bangsa,” tuturnya.

Menutup rapat, Disdikbud Rohil turut mengingatkan seluruh panitia dan satuan pendidikan agar mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peserta selama proses persiapan maupun saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Ziarah HUT Ke-1 Kodam XIX Tuanku Tambusai, Penghormatan kepada Pahlawan Berlangsung Khidmat

Ziarah HUT Ke-1 Kodam XIX Tuanku Tambusai, Penghormatan kepada Pahlawan Berlangsung Khidmat

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| PEKANBARU 

Ziarah rombongan dalam rangka HUT Ke-1 Kodam XIX Tuanku Tambusai berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (7/8/2026) pagi. Irdam Kodam XIX/TT Brigjen TNI Totok Sutrisno, S.Sos., M.M., memimpin langsung prosesi penghormatan kepada para pahlawan sebagai bagian dari rangkaian peringatan bertema “Manunggal Bersama Rakyat, Mengabdi untuk Negeri.”

Sejak pukul 08.00 WIB, peserta ziarah yang terdiri atas prajurit TNI AD, PNS/PPPK TNI AD, Persit Kartika Chandra Kirana PD XIX/Tuanku Tambusai, Pepabri, serta personel satuan jajaran telah berada di lokasi. Mayor Inf Bram Erizal, selaku Perwira Ziarah, memimpin kesiapan peserta sebelum prosesi dimulai.

Prosesi diawali dengan laporan kepada pimpinan ziarah, dilanjutkan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, dan penghormatan terakhir. 

Setelah itu, Brigjen TNI Totok Sutrisno bersama seluruh peserta melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan.

Kapoksahli Kodam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P., para Asisten Kodam XIX/TT, para Kasi Korem 031/WB, para Kabalak jajaran Korem 031/WB, para Danyon jajaran Korem 031/WB, serta prajurit dan PNS turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ziarah menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali nilai pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Penghormatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara tidak terlepas dari perjuangan generasi terdahulu.

Rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.30 WIB. Seluruh prosesi berlangsung tertib, aman, dan kondusif ***

Petani Plasma Kubu Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana ke Ditreskrimsus Polda Riau

Petani Plasma Kubu Laporkan Dugaan Penyelewengan Dana ke Ditreskrimsus Polda Riau

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| PEKANBARU 

Petani plasma Kubu yang terdaftar berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2011 resmi melaporkan dugaan penyelewengan dan penggelapan dana petani selama belasan tahun ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Laporan tersebut disampaikan Lukman Nur Hakim bersama perwakilan petani plasma. Ia mengatakan, laporan itu berkaitan dengan sejumlah dugaan persoalan pengelolaan dana yang menyangkut hak petani plasma.

“Hari ini kita resmi melapor ke Polda Riau terkait dugaan penyelewengan dana petani plasma Kubu,” kata Lukman saat keluar dari ruangan Ditreskrimsus Polda Riau, Jumat (7/8/2026).

Menurut Lukman, dugaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana petani selama sekitar 15 tahun. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan dana sewa kontrak jalan operasional PHR pada 2023-2024 senilai Rp400 juta.

Dalam persoalan tersebut, kata dia, terdapat 12 petani plasma yang lahannya terdampak kegiatan sewa atau kontrak jalan. Namun, ke-12 petani tersebut disebut tidak menerima dana dari kontrak tersebut.

Lukman juga meminta penyidik mengusut dugaan penggunaan atau pemalsuan dokumen berupa surat kuasa yang berkaitan dengan 12 petani plasma tersebut.

“Di dalam laporan kita juga meminta agar dugaan surat kuasa terhadap 12 petani plasma itu diperiksa. Karena ada hak petani yang terdampak, tetapi mereka tidak menerima uang dari kontrak sewa tersebut,” ujarnya.

Selain persoalan kontrak jalan, laporan tersebut juga menyinggung adanya penguasaan lahan di kawasan kebun plasma yang kemudian berkaitan dengan pembayaran ganti rugi oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) senilai Rp766 juta.

Lukman menyebut pembayaran tersebut tercatat atas nama pribadi dan berada di area yang diklaim sebagai bagian dari kebun plasma. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri dasar penguasaan lahan, pihak yang menerima pembayaran, serta mekanisme penyaluran ganti rugi tersebut.

“Ini yang kita minta diusut secara terang. Siapa yang menerima, atas dasar apa pembayaran dilakukan, dan bagaimana status lahannya,” kata Lukman.

Selain itu, Lukman meminta Ditreskrimsus Polda Riau menelusuri nama-nama petani plasma yang tercantum dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2011.

Menurut dia, terdapat dugaan sejumlah nama petani yang tercantum dalam keputusan tersebut tidak memperoleh kompensasi atau hak yang semestinya selama belasan tahun.

Ia berharap penyidik dapat memeriksa seluruh dokumen, aliran dana, kontrak, surat kuasa, serta data penerima kompensasi untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kami percaya Polri akan bekerja secara profesional dan transparan. Persoalan ini seperti benang kusut yang sudah berlangsung belasan tahun dan dampaknya langsung kepada nasib petani plasma,” ujar Lukman.

Lukman menegaskan laporan tersebut disampaikan agar seluruh persoalan yang menyangkut hak petani dapat diperiksa berdasarkan bukti dan dokumen yang ada.

Ia menyerahkan proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum.

“Yang kami minta sederhana, seluruhnya diperiksa berdasarkan fakta dan bukti. Kalau memang ada pelanggaran hukum, kami berharap diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Laporan tersebut kini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan dan menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut.

Dukung Program Pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Salurkan 25 Kilogram Selada Hidroponik Karya Warga Binaan ke SPPG Tanjung Karang Barat

Dukung Program Pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Salurkan 25 Kilogram Selada Hidroponik Karya Warga Binaan ke SPPG Tanjung Karang Barat

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My Id| Bandar Lampung 

Kontribusi nyata tempat pembinaan dalam mendukung program ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat terus ditunjukkan melalui hasil karya produktif. Pada Jumat, 7 Agustus 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung secara resmi menyalurkan sebanyak 25 kilogram selada hidroponik hasil panen warga binaan menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Penyaluran komoditas sayuran segar hasil pembinaan kemandirian tersebut dilaksanakan melalui kerja sama berkesinambungan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nusantara Berkah Abadi. Langkah kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan keterampilan di dalam institusi mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang diserap langsung oleh sektor pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.

Penyerahan komoditas panen tersebut dipastikan berjalan sesuai standar kualitas dan kebersihan tinggi. Mengenai komitmen keberlanjutan pembinaan kemandirian serta dukungan terhadap program strategis pemerintah, Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktafiansyah, memberikan pernyataan langsung.

"Karya warga binaan akan selalu berusaha untuk terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta secara konsisten mendukung kelancaran berbagai program pemerintah," tegas Medi Oktafiansyah menyampaikan keterangannya.

Optimalisasi hasil panen hidroponik karya warga binaan ini menegaskan komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil, produktif, serta memberikan dampak sosial yang positif.

@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

@ditjenpas

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #SeladaHidroponik #PanenHidroponik #SPPGTanjungKarangBarat #KetahananPangan #PembinaanKemandirian #WargaBinaan #BandarLampung

Semarakkan HUT RI Ke-81, Polsek Kulim Bagikan 50 Bendera Merah Putih dan Sembako kepada Warga Kurang Mampu

Semarakkan HUT RI Ke-81, Polsek Kulim Bagikan 50 Bendera Merah Putih dan Sembako kepada Warga Kurang Mampu

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| Pekanbaru 

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Kulim Polresta Pekanbaru melaksanakan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Tahun 2026 dengan membagikan 50 helai Bendera Merah Putih dan 50 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah hukum Polsek Kulim, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kulim Kompol Didi Antoni, S.H., M.H. dan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Jalan Seroja RT 03 RW 02 Kelurahan Sialang Rampai serta Jalan Melati RT 01 RW 12 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.

Turut mendampingi Kapolsek dalam kegiatan tersebut Kanit Samapta IPTU Hendriady, S.H., Ps. Kanit Binmas IPDA Hasanudin, Panit I Binmas AIPTU Jafet Halomoan, Panit II Binmas AIPTU Augustamar, Kasihumas Polsek Kulim AIPTU Indra Maika Putra, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hang Tuah, serta personel Polsek Kulim.

Sebelum menuju lokasi, personel Polsek Kulim menyiapkan Bendera Merah Putih di Mapolsek Kulim. Selanjutnya, rombongan bergerak untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kapolsek Kulim Kompol Didi Antoni mengatakan, kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing. Di sisi lain, kami juga ingin berbagi kebahagiaan melalui pemberian paket sembako kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk hadirnya Polri di tengah masyarakat," ujar Kompol Didi Antoni.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, tetapi juga mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

Masyarakat yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Polsek Kulim. Mereka berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut karena memberikan manfaat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara Polri dan masyarakat.

‎Bhakti Sosial Perbaikan Jalan Provinsi di Nias Utara, Masyarakat Desak Pemerintah Sumatera Utara Beri Perhatian Serius terhadap Infrastruktur

‎Bhakti Sosial Perbaikan Jalan Provinsi di Nias Utara, Masyarakat Desak Pemerintah Sumatera Utara Beri Perhatian Serius terhadap Infrastruktur

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| Nias Utara 

Semangat gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, melalui kegiatan bhakti sosial memperbaiki ruas Jalan Provinsi Sumatera Utara yang menghubungkan Kecamatan Tuhemberua dengan Kecamatan Sawo. 

‎

‎Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung Kota Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Utara, sehingga memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, pukul 08.00 WIB hingga 17.30 WIB itu diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya:

‎

‎Polsek Tuhemberua: Bripka Temazisekhi Telaumbanua.

‎Koramil 06/Tuhemberua: Sertu Udin Ulianto Hutagalung, Sertu Fazlur Rahman Mendrofa, dan Pratu Oraetman Gea.

‎

‎Pemerintah Kecamatan Sawo: Sekretaris Camat Irman Selayan.

‎Tokoh masyarakat: Melianus Telaumbanua, Armansyah Gea, Enaso Gea, serta masyarakat lainnya yang turut bergotong royong.

‎

‎Bhakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan dan dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai. Warga berharap pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus menanggung dampak buruk akibat infrastruktur yang tidak layak.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, diketahui Camat Tuhemberua, Foera Era Zai, tidak menghadiri kegiatan. 

‎

‎Berdasarkan informasi yang diperoleh panitia, Camat justru mempertanyakan legalitas lembaga yang menginisiasi kegiatan bhakti sosial tersebut. 

‎

‎Terlepas dari hal itu, masyarakat berharap fokus utama tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat luas.

‎

‎Masyarakat menilai bahwa semangat gotong royong tidak seharusnya dipersoalkan apabila bertujuan membantu kepentingan umum. 

‎

‎Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh unsur pemerintah dapat bersinergi mencari solusi nyata atas kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

‎

‎Harapan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang berulang kali menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengutamakan kepentingan rakyat serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

‎

‎Oleh sebab itu, masyarakat meminta persoalan ini menjadi atensi serius Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nias Utara agar dapat mendorong percepatan penanganan jalan provinsi tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

‎

‎Masyarakat juga memohon perhatian khusus kepada Bobby Nasution agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan provinsi di wilayah Nias Utara serta mendorong Forkopimda dan seluruh instansi terkait untuk segera mengambil langkah nyata. 

‎

‎Mengingat ruas jalan ini merupakan akses vital bagi ribuan masyarakat, perbaikannya tidak dapat lagi ditunda.

‎

‎Masyarakat berharap pemerintah hadir bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. 

‎

‎Jalan yang layak merupakan hak masyarakat dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. 

‎

‎Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Forkopimda, dan masyarakat, diharapkan persoalan infrastruktur di Nias Utara dapat segera diselesaikan demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

AKP Sayum dan H. Mustafa Pastikan Aksi Damai di Polres Lombok Timur Berlangsung Aman dan Tertib

AKP Sayum dan H. Mustafa Pastikan Aksi Damai di Polres Lombok Timur Berlangsung Aman dan Tertib

justdan       Comment   

Buletinnusantara.my.id - Lombok Timur – Komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditunjukkan jajaran Polres Lombok Timur bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat berlangsungnya aksi damai di depan Markas Polres Lombok Timur, Kamis (6/8/2026). Pengamanan kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Lombok Timur AKP Sayum dengan dukungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos.

Sejak pagi, ratusan warga dari berbagai kecamatan mulai memadati kawasan Mapolres Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan menyasar Bupati Lombok Timur. Kehadiran aparat keamanan dan unsur pemerintah daerah dilakukan guna memastikan penyampaian pendapat berlangsung dalam suasana yang kondusif.

Di sela-sela pengamanan, AKP Sayum bersama H. Mustafa terus melakukan koordinasi dengan personel di lapangan dan perwakilan peserta aksi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sehingga seluruh rangkaian demonstrasi dapat berlangsung tanpa memicu gangguan keamanan maupun ketertiban umum.

Dalam orasinya, koordinator massa, Subhan, meminta kepolisian segera mempercepat proses penyelidikan atas laporan yang sebelumnya telah disampaikan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik di ruang publik.

Peserta aksi juga mendorong kepolisian memanfaatkan kemampuan Tim Siber untuk melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyebaran konten bermuatan ujaran kebencian. Mereka berharap pengungkapan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Sebagai bentuk harapan agar penanganan perkara segera menunjukkan hasil, massa memberikan batas waktu kepada aparat kepolisian untuk menyampaikan perkembangan proses penyelidikan. Mereka menegaskan aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan bukan bagian dari kepentingan politik.

Perwakilan Polres Lombok Timur yang menerima massa menyampaikan apresiasi karena seluruh peserta mampu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Kepolisian juga menjelaskan bahwa Kapolres Lombok Timur belum dapat hadir secara langsung karena tengah melaksanakan agenda dinas yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Polres Lombok Timur memastikan setiap masukan dan tuntutan masyarakat telah diterima sebagai bagian dari proses penanganan laporan. Kepolisian menegaskan akan bekerja sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

Aksi damai berakhir tanpa insiden berarti. Kehadiran AKP Sayum bersama H. Mustafa menjadi wujud kolaborasi antara unsur kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(red)

Kodam XIX Tuanku Tambusai Dampingi Menhan RI Pastikan Yonif TP 898/PC Siap Hadapi Tantangan Tugas Negara

Kodam XIX Tuanku Tambusai Dampingi Menhan RI Pastikan Yonif TP 898/PC Siap Hadapi Tantangan Tugas Negara

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| KAMPAR 

Pangdam XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke Markas Yonif TP 898/PC, Kabupaten Kampar, Kamis (6/8/2026). 

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan satuan tetap berada pada kondisi terbaik sekaligus memperkuat semangat pengabdian prajurit dalam menghadapi dinamika tugas TNI AD.

Kehadiran Menteri Pertahanan bersama rombongan yang terdiri dari Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos. dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa disambut penuh semangat oleh Komandan Yonif TP 898/PC beserta seluruh prajurit. 

Suasana hangat dan penuh antusias terlihat sejak penyambutan hingga rangkaian kegiatan berakhir.

Di hadapan pimpinan TNI, Komandan Yonif TP 898/PC memaparkan kondisi terkini satuan, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana. Paparan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas satuan, interaksi langsung bersama prajurit, serta pengecekan berbagai aspek yang menunjang kesiapan operasional.

Dalam arahannya, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa kekuatan TNI tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang memiliki disiplin, loyalitas, dan integritas tinggi.

"Profesionalisme harus terus dipelihara. Jadikan disiplin sebagai budaya, loyalitas sebagai kehormatan, dan kesiapsiagaan sebagai karakter setiap prajurit. Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas," tegas Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pimpinan terhadap pembinaan satuan di jajaran Kodam XIX Tuanku Tambusai. Melalui komunikasi langsung dengan prajurit, diharapkan terbangun semangat yang semakin kuat untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kemampuan, serta selalu siap menjalankan setiap amanah negara dengan penuh dedikasi ***

Rentetan Kasus di Lapas Pekanbaru, Andre Zaky: Penjara Jangan Sampai Berubah Jadi Ladang Bisnis

Rentetan Kasus di Lapas Pekanbaru, Andre Zaky: Penjara Jangan Sampai Berubah Jadi Ladang Bisnis

Redaksi       Comment   

Buletin Nusantara My.Id| PEKANBARU 

Rentetan persoalan yang mencuat beberapa waktu belakangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. 

Terutama kalangan masyarakat, menilai berbagai persoalan yang terjadi mencerminkan lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Mulai dari polemik pemindahan narapidana yang dinilai tidak transparan diduga ada unsur kepentingan, issu sewa tempat, kaburnya warga binaan, hingga dugaan pengendalian peredaran narkotika yang dilakukan narapidana menjadi rangkaian kasus yang sangat mengusik kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan.

Keresahan itu, karena kejadian kasus bukan hanya sekali, tapi terus berulang, sehingga tergolong wajar memunculkan pertanyaan besar pada publik mengenai efektivitas pengawasan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) oleh petugas di Lapas.

Bahkan, saat ini di tengah masyarakat berkembang dugaan adanya praktik-praktik yang yang tidak lagi menjadi rahasia umum dan di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hal ini sesuai berbagai kasus sebelumnya, yang juga terdapat ada keterlibatan oknum petugas dalam permasalahan. Sehingga, wajar jika muncul kecurigaan dan penilaian dari masyarakat.

Permasalahan tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky. Menurutnya, jika ada dugaan dan kecurigaan dari masyarakat itu bisa saja. Karena, pada faktanya kejadian itu kadang memang ada terjadi.

Artinya, dugaan masyarakat itu bukan hanya opini tapi karena mendengar atau mengetahui apa yang terjadi.

 Tambah lagi, adanya informasi serta pengakuan sejumlah narapidana yang pernah tersangkut pelanggaran di dalam lapas ketika di proses penegak hukum. 

“Jadi informasi itu bukan sekadar opini masyarakat, tapi juga ada dasarnya. termasuk pengakuan dari sejumlah narapidana yang terang-terangan mengungkapkan ketika diproses penegak hukum saat melakukan pelanggaran. 

Artinya ini yang harus menjadi perhatian serius bagi aparat yang berwenang di lembaga terkait,” ujar Andre.

Andre juga mencontohkan kasus kaburnya narapidana perkara narkotika, inisial ISD beberapa waktu lalu yang melarikan diri saat menjalani izin berobat dengan pengawalan petugas.

Ia mempertanyakan mengapa narapidana tersebut dapat keluar dari rute yang seharusnya dan bahkan disebut sempat mampir ke rumah sebelum akhirnya kabur.

Secara SOP, apakah narapidana yang sedang menjalani izin berobat diperbolehkan mampir ke rumah? Keluar dari rute pengawalan saja sudah merupakan pelanggaran disiplin berat.

“Di sini publik juga berhak mempertanyakan, apakah ini murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan,” tegasnya.

Berbagai persoalan yang terus berulang ini, juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan mulai bergeser.

Ia menilai, apabila dugaan adanya fasilitas khusus, kemudahan akses komunikasi, bayar tempat hingga perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu benar terjadi, maka tujuan utama pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan akan sulit tercapai.

Andre juga menyinggung pengungkapan kasus penyelundupan 2,2 kilogram sabu di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru oleh Polda Riau.

Dalam kasus tersebut, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tersangka mengaku menerima perintah dari narapidana ISD untuk menerima dan menyerahkan narkotika kepada pihak lain dengan imbalan Rp20 juta apabila pengiriman berhasil.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu menjadi indikator serius bahwa pengawasan terhadap narapidana harus dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau benar narapidana masih bisa mengendalikan tindak pidana dari dalam lapas, berarti fungsi pengawasan dan pembinaan harus dievaluasi total.

Penjara seharusnya menjadi tempat memperbaiki diri, bukan justru menjadi ruang untuk mengendalikan kejahatan,” katanya.

Andre mengingatkan bahwa apabila berbagai persoalan serupa terus berulang tanpa pembenahan yang nyata, maka efek jera terhadap pelaku kejahatan akan semakin berkurang.

“Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Orang tidak lagi takut masuk penjara, karena merasa enak tidak ada perubahan dan masih bisa menjalankan berbagai aktivitas dari dalam lapas.

Padahal tujuan pemasyarakatan adalah memberikan efek jera sekaligus membina agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali pada masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Andre Zaky juga menyarankan, Iko bisa jadi atensi oleh   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Termasuk menindak tegas apabila ditemukan oknum petugas yang terbukti melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangannya.

“Penegakan disiplin terhadap petugas harus dilakukan tanpa kompromi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan hanya bisa dipulihkan melalui transparansi, pengawasan yang ketat, serta penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran,” tutup Andre.